makalah peningkatan mutu pendidikan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pendidikan dianggap sebagai suatu investasi yang paling berharga dalam bentuk peningkatan kualitas sumber daya insani untuk pembangunan suatu bangsa. Sering kali kebesaran suatu bangsa diukur dari sejauhmana masyarakatnya mengenyam pendidikan. Semakin tinggi pendidikan yang dimiliki oleh suatu masyarakat, maka semakin majulah bangsa tersebut. Kualitas pendidikan tidak saja dilihat dari kemegahan fasilitas pendidikan yang dimiliki, tetapi sejauhmana output (lulusan) suatu pendidikan dapat membangun sebagai manusia yang paripurna.

Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia dilakukan dalam tiga jalur, yaitu pendidikan formal, pendidikan non formal, dan pendidikan informal. Hal ini sebagaimana disuratkan dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang system pendidikan nasional pasal I ayat 10, 11, 12, dan 13:

“(10) Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non-formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. (11) Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. (12) Pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. (13) Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan”.

Penyelenggaran pendidikan yang dilakukan secara terstruktur adalah pendidikan yang diselenggarakan pada jalur formal dan non-formal. Pada hakekatnya pendidikan yang menyumbang terhadap pembangunan bangsa adalah pendidikan pada tiga jalur tersebut. Ketiga jalur tersebut merupakan trilogi pendidikan yang secara sinergis membangun bangsa melalui pembangunan sumber daya insani dari tidak tahu menjadi tahu, dari tahu menjadi terampil, dan dari terampil menjadi ahli.

1.2. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk memberikan wawasan dan pengetahuan kepada mahasiswa mengenai manajemen mutu yang diterapkan di sekolah, selain itu juga sebagai tugas kelompok mata kuliah Pengelolaan Pendidikan.

1.3. Prosedur Pemecahan Masalah

Dalam pemecahan masalah ini yaitu dengan melakukan observasi secara langsung ke sekolah, yaitu SMPN 29 Bandung, dan melakukan wawancara kepada guru dan pihak sekolah terkait.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1. Sejarah Mutu

Konsep manajemen mutu merupakan sebuah konsep yang berasal dari Total Quality Management (TQM). TQM pertamakali diperkenalkan pada tahun 1920an oleh Edward Deming di Jepang. Konsep TQM pada awalnya berkembang dari pemikiran untuk mewujudkan produk yang bermutu sampai pada akhirnya meliputi semua aspek dalam organisasi.

Perkembangan upaya mewujudkan mutu dapat ditelusuri dari konsep “inspection” kemudian berkembang “quality control and statistical theory”, selanjutnya berkembang “quality in Japan” yang menghantarkan pada konsep “total quality”. Perkembangan selanjutnya adalah “total quality management” kemudian berkembang menjadi “quality awards and excellence model”. Perkembangan selanjutnya adalah “business excellence”.

2.2. Pengertian Mutu

Dalam kamus Bahasa Indonesia mutu diartikan sebagai baik buruk sesuatu, kualitas, taraf atau derajat.

Mutu adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan oleh pelanggan. Sallis (1993) mendefinisikan mutu dalam dua perspektif, yaitu mutu absolut dan mutu relatif. Mutu absolut merupakan mutu dalam arti yang tidak bias ditawar-tawar lagi atau bersifat mutlak. Dalam pandangan absolut, mutu diartikan sebagai ukuran yang terbaik menurut pertimbangan produsen dalam memproduksi suatu barang atau jasa. Sedangkan menurut mutu relatif diartikan sebagai mutu yang ditetapkan oleh selera konsumen. Dengan demikian suatu barang atau jasa dapat disebut bermutu oleh seorang konsumen, tetapi belum tentu dikatakan bermutu oleh konsumen yang lainnya. Pandangan mengenai mutu ini mengimplikasikan bahwa barang atau jasa yang diproduksi harus selalu mengutamakan kesesuaian antara kebermutuan dalam perspektif absolut dan relatif.

2.3. Definisi Manajemen Mutu Terpadu

Manajemen mutu terpadu merupakan sebuah konsep yang mengaplikasikan berbagai prinsip mutu untuk menjamin suatu produk barang atau jasa memiliki spesifikasi. Pendekatan manajemen mutu dilakukan secara menyeluruh yaitu mulai dari input, proses, output, dan outcome. Dilakukan secara berkelanjutan untuk menunjukkan bahwa upaya mewujudkan mutu merupakan bagian kerja keseharian bukan sesuatu yang temporal (sewaktu-waktu).

Semua komponen sistem organisasi diposisikan sebagai bagian untuk menjamin mutu dan disinergikan melalui kepemimpinan mutu.

Beberapa isu yang dibuat oleh konferensi Dewan Mutu pada Mei 1990 (Ross, 1993:1-2) adalah sebagai berikut:

a. A cultural based on a management philosophy of meeting customer requirements trough continous improvement (satu perubahan budaya didasarkan pada filosofi manajemen sesuai dengan tuntutan pelanggan melalui perbaikan berkelanjutan).

b. Management behavior that includes acting as role models, use of quality processes and tools, encouraging communications, sponsoring feedback activities and a supporting environment (perilaku manajemen juga harus berperan sebagai model, menggunakan alat dan proses mutu, mendorong komunikasi, mensponsori umpan balik, dan mendukung lingkungan).

c. Mechanism of change including training, communications, recognition, teamwork, and customer satisfaction program (mekanisme perubahan meliputi: pelatihan, komunikasi perubahan, pengenalan, kerjasama kelompok, dan program pemuasan pelanggan).

d. Implementing TQM by defining the mission, identifying system output, identifying customers, negotiating customers, requirements, developing a suppliers specification that details customer requirements and expectation, and determining the necessary required to fulfill those requirements and expectations. (pengimplikasian TQM dengan mendefinisikan misi, mengidentifikasi system output, bernegosiasi dengan tuntutan pelanggan, mengembangkan spesifikasi bagi supplier sebagaimana diharapkan dan dituntut pelanggan, dan menentukan syarat-syarat yang perlu untuk mengisi harapan dan tuntutan pelanggan).

2.4. Prinsip Mutu

Prinsip mutu adalah sejumlah asumsi yang dinilai dan diyakini memiliki kekuatan untuk mewujudkan mutu. Akan hal ini, berbagai ahli dan organisasi mencoba merumuskan prinsip-prinsip yang paling tepat untuk dapat mewujudkan mutu dalam organisasi. Ada delapan prinsip mutu berdasarkan versi ISO (Igit,2007:1), yaitu:

1. Customer Focused Organization

2. Leadership

3. Involvement of People

4. Process Aproach

5. System Aproach to Management

6. Continual Improvement

7. Factual Aproach to Decision Making

8. Mutually Beneficial Supplier-relationship.

2.5. Komponen Mutu

Komponen mutu merupakan bagian-bagian yang harus ada dalam upaya untuk mewujudkan mutu. Bagian-bagian ini merupakan pendukung dan menjadi prasyarat dimilikinya mutu, beberapa komponen mutu yang dimaksud adalah:

1. Kepemimpinan yang berorientasi pada mutu

2. Pendidikan dan pelatihan (diklat)

3. Struktur pendukung

4. Komunikasi

5. Ganjaran dan pengakuan

6. Pengukuran

2.6. Implementasi Manajemen Mutu melalui Konsep MPMBS

MPMBS adalah sebuah singkatan dari Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah, yaitu sebagai model desentralisasi dalam bidang pendidikan, khususnya untuk pendidikan dasar dan menengah diyakini sebagai model yang akan mempermudah pencapaian tujuan pendidikan. Dalam konteks penyelenggaraan persekolahan saat ini konsep MPMBS dijadikan sebagai suatu kebijakan untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Peningkatan mutu pendidikan di Indonesia harus dilakukan dengan menggunakan pendekatan MPMBS, karena selama ini strategi pembangunan pendidikan selama ini bersifat input oriented. Strategi yang demikian lebih bersandar kepada asumsi bahwa bilamana semua input pendidikan telah dipenuhi, seperti penyediaan buku-buku dana alat belajar lainnya, penyediaan sarana pendidikan, pelatihan guru dan tenaga kependidikan lainnya, maka secara otomatis lembaga pendidikan akan dapat menghasilkan output yang bermutu sebagaimana yang diharapkan.

Lebih lanjut Umaedi (1999) mengungkapkan bahwa konsep MPMBS adalah konsep yang menawarkan kerjasama yang erat antara tiga pihak yang terkait dengan penyelenggaraan persekolahan, yaitu sekolah, masyarakat, dan pemerintah dengan tanggungjawabnya masing-masing. MPMBS ini berkembang didasarkan kepada suatu keinginan pemberian kemandirian kepada sekolah untuk ikut terlibat secara aktif dan dinamis dalam rangka proses peningkatan kualitas pendidikan melalui pengelolaan sumber daya sekolah yang ada. Sedangkan kata mutu dalam MPMBS ini memiliki makna mutu proses dan hasil. Prestasi yang dicapai atau hasil pendidikan dapat berupa prestasi akademik maupun non-akademik. Bahkan prestasi sekolah dapat berupa kondisi yang tidak dapat dipegang seperti suasana disiplin, keakraban, saling menghormati, kebersihan, dsb.

Kerangka kerja MPMBS sebagaimana dikemukakan Umaedi (1999:7-9) meliputi:

1. Sumber daya

2. Pertanggungjawaban

3. Kurikulum

4. Personil sekolah

Dalam rangka umum, mutu mengandung makna derajat (tingkat) keunggulan suatu produk (hasil kerja/upaya) baik berupa barang maupun jasa, baik yang tangible maupun intangible. Dalam konteks pendidikan pengertian mutu dalam hal ini mengacu pada proses pendidikan dan hasil pendidikan. Dalam “proses pendidikan” yang bermutu terlibat sebagai input, seperti: bahan ajar (kognitif, afektif, atau psikomotorik), metodologi (bervariasi sesuai kemampuan guru), sarana sekolah, dukungan administrasi dan sarana prasarana dan sumber daya lainnya serta penciptaan suasana yang kondusif. Manajemen sekolah, dukungan kelas berfungsi mensinkronkan berbagai input tersebut atau mensinergikan semua komponen dalam interaksi (proses) belajar mengajar baik antara guru, siswa, dan sarana pendukung di kelas maupun di luar kelas, baik konteks kurikuler maupun ekstra-kurikuler, baik dalam lingkup substansi yang akademis maupun yang non-akademis dalam suasana yang mendukung proses pembelajaran. Mutu dalam konteks “hasil pendidikan” mengacu pada prestasi yang dicapai oleh sekolah pada setiap kurun waktu tertentu (apakah tiap akhir cawu, akhir tahun, 2 tahun atau 5 tahun, bahkan 10 tahun). Prestasi yang dicapai atau hasil pendidikan (student achievement) dapat berupa hasil test kemampuan akademis (misalnya ulangan umum, Ebta atau Ebtanas). Dapat pula prestasi di bidang lain seperti prestasi di suatu cabang olahraga, seni, atau keterampilan tambahan tertentu misalnya: komputer, beragam jenis teknik, jasa. Bahkan prestasi sekolah dapat berupa kondisi yang tidak dapat dipegang (intangible) seperti suasana disiplin, keakraban, saling menghormati, kebersihan, dsb.

Antara proses dan hasil pendidikan yang bermutu saling berhubungan. Akan tetapi agar proses yang baik itu tidak salah arah, maka mutu dalam artian hasil (output) harus dirumuskan lebih dahulu oleh sekolah, dan harus jelas target yang akan dicapai untuk setiap tahun atau kurun waktu lainnya. Berbagai input dan proses harus selalu mengacu pada mutu hasil (output) yang ingin dicapai. Dengan kata lain tanggung jawab sekolah dalam school based quality improvement bukan hanya pada proses, tetapi tanggung jawab akhirnya adalah pada hasil yang dicapai. Untuk mengetahui hasil/prestasi yang dicapai oleh sekolah, terutama yang menyangkut aspek kemampuan akademik atau kognitif dapat dilakukan benchmarking (menggunakan titik acuan standar, misalnya NEM). Evaluasi terhadap seluruh hasil pendidikan pada tiap sekolah baik yang sudah ada patokannya (benchmarking) maupun yang lain (kegiatan ekstra-kurikuler) dilakukan oleh individu sekolah sebagai evaluasi diri dan dimanfaatkan untuk memperbaiki target mutu dan proses pendidikan tahun berikutnya.

2.7. Kerangka Kerja dalam Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah

Dalam manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah ini diharapkan sekolah dapat bekerjasama dalam koridor-koridor tertentu antara lain sebagai berikut:

a. Sumber Daya

Sekolah harus mempunyai fleksibilitas dalam mengatur semua sumber daya sesuai dengan kebutuhan setempat. Selain pembiayaan operasional/administrasi, pengelolaan keuangan harus ditujukan untuk: (i) memperkuat sekolah dalam menentukan dan mengalokasikan dana sesuai dengan skala prioritas yang telah ditetapkan untuk proses peningkatan mutu, (ii) pemisahan antara biaya yang bersifat akademis dari proses pengadaannya, dan (iii) pengurangan kebutuhan birokrasi pusat.

b. Pertanggungjawaban (accountability)

Sekolah dituntut untuk memiliki akuntabilitas baik kepada masyarakat maupun pemerintah. Hal ini merupakan perpaduan antara komitmen terhadap standar keberhasilan dan harapan/tuntutan orang tua/masyarakat. Pertanggungjawaban ini bertujuan untuk meyakinkan bahwa dana masyarakat dipergunakan sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan dan jika mungkin untuk menyajikan informasi mengenai apa yang sudah dikerjakan. Untuk itu setiap sekolah harus memberikan laporan pertanggungjawaban dan mengkomunikasikannya kepada orang tua/masyarakat dan pemerintah, dan melaksanakan kaji ulang secara komprehensif terhadap pelaksanaan program prioritas sekolah dalam proses peningkatan mutu.

c. Kurikulum

Berdasarkan kurikulum standar yang telah ditentukan secara nasional, sekolah bertanggungjawab untuk mengembangkan kurikulum baik dari standar materi (content) dan proses penyampaiannya. Melalui penjelasan bahwa materi tersebut ada manfaat dan relevansinya terhadap siswa, sekolah harus menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan melibatkan semua indera dan lapisan otak serta menciptakan tantangan agar siswa tumbuh dan berkembang secara intelektual dengan menguasai ilmu pengetahuan, terampil, memiliki sikap arif dan bijaksana, karakter dan memiliki kematangan emosional. Ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam kegiatan ini yaitu:

· Pengembangan kurikulum tersebut harus memenuhi kebutuhan siswa

· Bagaimana mengembangkan keterampilan pengelolaan untuk menyajikan kurikulum tersebut kepada siswa sedapat mungkin secara efektif dan efisien dengan memperhatikan sumber daya yang ada

· Pengembangan berbagai pendekatan yang mampu mengatur perubahan sebagai fenomena alamiah di sekolah.

Untuk melihat progress pencapaian kurikulum, siswa harus dinilai melalui proses test yang dibuat sesuai dengan standar nasional dan mencakup berbagai aspek kognitif, afektif, dan psikomotor maupun aspek psikologi lainnya. Proses ini akan memberikan masukan ulang secara obyektif kepada orang tua mengenai anak mereka (siswa) dan kepada sekolah yang bersangkutan maupun sekolah lainnya mengenai performa sekolah sehubungan dengan proses peningkatan mutu pendidikan.

d. Personil Sekolah

Sekolah bertanggungjawab dan terlibat dalam proses rekrutment (dalam arti penentuan jenis guru yang diperlukan) dan pembinaan struktural staf sekolah (kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, dan staf lainnya). Sementara itu pembinaan professional dalam rangka pembangunan kapasitas/kemampuan kepala sekolah dan pembinaan keterampilan guru dalam pengimplementasian kurikulum termasuk staf kependidikan lainnya dilakukan secara terus menerus atas inisiatif sekolah. Untuk itu birokrasi di luar sekolah berperan untuk menyediakan wadah dan instrument pendukung. Dalam konteks ini pengembangan professional harus menunjang peningkatan mutu dan penghargaan terhadap prestasi perlu dikembangkan. Manajemen mutu berbasis sekolah memberikan kewenangan kepada sekolah untuk mengkontrol sumber daya manusia, fleksibilitas dalam merespon kebutuhan masyarakat, misalnya pengangkatan tenaga honorer untuk keterampilan yang khas, atau muatan lokal. Demikian pula mengirim guru untuk berlatih di institusi yang dianggap tepat.

Konsekuensi logis dari itu, sekolah harus diperkenankan untuk:

· Mengembangkan perencanaan pendidikan dan prioritasnya didalam kerangka acuan yang dibuat oleh pemerintah

· Memonitor dan mengevaluasi setiap kemajuan dan menentukan apakah tujuannya telah sesuai kebutuhan untuk peningkatan mutu

· Menyajikan laporan terhadap hasil dan performanya kepada masyarakat dan pemerintah sebagai konsumen dari layanan pendidikan (pertanggungjawaban kepada stake holders).

Uraian tersebut diatas memberikan wawasan pemahaman kepada kita bahwa tanggung jawab peningkatan kualitas pendidikan secara mikro telah bergeser dari birokrasi pusat ke unit pengelola yang lebih dasar yaitu sekolah. Dengan kata lain, di dalam masyarakat yang komplek seperti sekarang dimana berbagai perubahan yang telah membawa kepada perubahan tata nilai yang bervariasi dan harapan yang lebih besar terhadap pendidikan terjadi begitu cepat, maka diyakini akan disadari bahwa kewenangan pusat tidak lagi secara tepat dan cepat dapat merespon perubahan keinginan masyarakat tersebut.

Kondisi ini telah membawa kepada suatu kesadaran bahwa hanya sekolah yang dikelola secara efektiflah (dengan manajemen yang berbasis sekolah) yang akan mampu merespon aspirasi masyarakat secara tepat dan cepat dalam hal mutu pendidikan.

Institusi pusat memiliki peran yang penting tetapi harus mulai dibatasi dalam hal yang berhubungan dengan membangun suatu visi dari system pendidikan secara keseluruhan, harapan dan standar bagi siswa untuk belajar dan menyediakan dukungan komponen pendidikan yang relatif baku atau standar minimal. Konsep ini menempatkan pemerintah dan otoritas pendidikan lainnya memiliki tanggung jawab untuk menentukan kunci dasar tujuan dan kebijakan pendidikan dan memberdayakan secara bersama-sama sekolah dan masyarakat untuk bekerja di dalam kerangka acuan tujuan dan kebijakan pendidikan yang telah dirumuskan secara nasional dalam rangka menyajikan sebuah proses pengelolaan pendidikan yang secara spesifik sesuai untuk setiap komunitas masyarakat.

Jelaslah bahwa konsep manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah ini membawa isu desentralisasi dalam manajemen (pengelolaan) pendidikan dimana birokrasi pusat bukan lagi sebagai penentu semua kebijakan makro maupun mikro, tetapi hanya berperan sebagai penentu kebijakan makro, prioritas pembangunan, dan standar secara keseluruhan melalui system monitoring dan pengendalian mutu. Konsep ini sebenarnya lebih memfokuskan diri kepada tanggung jawab individu sekolah dan masyarakat pendukungnya untuk merancang mutu yang diinginkan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasilnya, dan secara terus menerus menyempurnakan dirinya. Semua upaya dalam pengimplementasian manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah ini harus berakhir kepada peningkatan mutu siswa (lulusan).

Sementara itu pendanaan walaupun dianggap penting dalam perspektif proses perencanaan dimana tujuan ditentukan, kebutuhan diindentifikasikan, kebijakan diformulasikan dan prioritas ditentukan, serta sumber daya dialokasikan, tetapi focus perubahan kepada bentuk pengelolaan yang mengekspresikan diri secara benar kepada tujuan akhir yaitu mutu pendidikan dimana berbagai kebutuhan siswa untuk belajar terpenuhi. Untuk itu dengan memperhatikan kondisi geografik dan sosioekonomik masyarakat maka sumber daya dialokasikan dan didistribusikan kepada sekolah dan pemanfaatannya dipercayakan kepada sekolah sesuai dengan perencanaan dan prioritas yang telah ditentukan oleh sekolah tersebut dan dengan dukungan masyarakat. Pedoman pelaksanaan peningkatan mutu pendidikan kalau ada hanya bersifat umum yang memberikan rambu-rambu mengenai apa-apa yang boleh/tidak boleh dilakukan.

Secara singkat dapat ditegaskan bahwa akhir dari itu semua bermuara kepada mutu pendidikan. Oleh karena itu sekolah-sekolah harus berjuang untuk menjadi pusat mutu (center for excellence) dan ini mendorong masing-masing sekolah agar dapat menentukan visi dan misi nya untuk mempersiapkan dan memenuhi kebutuhan masa depan siswanya.

2.8. Strategi Pelaksanaan di Tingkat Sekolah

Dalam rangka mengimplementasikan konsep manajemen peningkatan mutu yang berbasis sekolah ini, maka melalui partisipasi aktif dan dinamis dari orang tua, siswa guru, dan staf lainnya termasuk institusi yang memiliki kepedulian terhadap pendidikan sekolah harus melakukan tahapan kegiatan sebagai berikut:

· Penyusunan basis data dan profil sekolah lebih presentatif, akurat, valid, dan secara sistematis menyangkut berbagai aspek akademis, administratif (siswa,guru,staf), dan keuangan

· Melakukan evaluasi diri (self assessment) untuk menganalisa kekuatan dan kelemahan mengenai sumber daya sekolah, personil sekolah, kinerja dalam mengembangkan dan mencapai target kurikulum dan hasil-hasil yang dicapai siswa berkaitan dengan aspek-aspek intelektual dan keterampilan, maupun aspek lainnya

· Berdasarkan analisis tersebut sekolah harus mengidentifikasikan kebutuhan sekolah dan merumuskan visi, misi, dan tujuan dalam rangka menyajikan pendidikan yang berkualitas bagi siswanya sesuai dengan konsep pembangunan pendidikan nasional yang akan dicapai. Hal penting yang perlu diperhatikan sehubungan dengan identifikasi kebutuhan dan perumusan visi, misi, dan tujuan adalah bagaimana siswa belajar, penyediaan sumber daya, dan pengelolaan kurikulum termasuk indicator pencapaian peningkatan mutu tersebut

· Berangkat dari visi, misi, dan tujuan peningkatan mutu tersebut sekolah bersama-sama dengan masyarakatnya merencanakan dan menyusun program jangka panjang atau jangka pendek dan termasuk anggarannya. Program tersebut memuat sejumlah program aktivitas yang akan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan nasional yang telah ditetapkan dan harus memperhitungkan kunci pokok dari strategi perencanaan tahun itu dan tahun-tahun yang akan datang. Perencanaan program sekolah ini harus mencakup indicator atau target mutu apa yang akan dicapai dalam tahun tersebut sebagai proses peningkatan mutu pendidikan (misalnya kenaikan NEM rata-rata dalam prosentase tertentu, perolehan prestasi dalam bidang keterampilan, olah raga, dsb). Program sekolah yang disusun secara bersama-sama antara sekolah, orang tua dan masyarakat ini sifatnya unik dan dimungkinkan berbeda antara satu sekolah dan sekolah lainnya sesuai dengan pelayanan mereka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Maka program yang disusun harus mendukung pengembangan kurikulum dengan memperhatikan kurikulum nasional yang telah ditetapkan, langkah untuk menyampaikannya di dalam proses pembelajaran dan siapa yang akan menyampaikannya.

Dua aspek penting yang harus diperhatikan dalam kegiatan ini adalah kondisi alamiah total sumber daya yang tersedia dan prioritas untuk melaksanakan program. Oleh karena itu, sehubungan dengan keterbatasan sumber daya dimungkinkan bahwa program tertentu lebih penting dari program lainnya dalam memenuhi kebutuhan siswa untuk belajar. Kondisi ini mendorong sekolah untuk menentukan skala prioritas dalam melaksanakan program tersebut. Seringkali prioritas ini dikaitkan dengan pengadaan peralatan bukan kepada output pembelajaran. Oleh karena itu dalam rangka pelaksanaan konsep manajemen tersebut sekolah harus membuat skala prioritas yang mengacu kepada program-program pembelajaran bagi siswa. Sementara persetujuan dari proses pendanaan harus bukan semata-mata berdasarkan pertimbangan keuangan melainkan harus merefleksikan kebijakan dan prioritas tersebut. Anggaran harus jelas terkait dengan program yang mendukung pencapaian target mutu. Hal ini memungkinkan terjadinya perubahan pada perencanaan sebelum sejumlah program dan pendanaan disetujui atau ditetapkan.

· Prioritas seringkali tidak dapat dicapai dalam jangka waktu satu tahun program sekolah, oleh karena itu sekolah harus membuat strategi perencanaan dan pengembangan jangka panjang melalui identifikasi kunci kebijakan dan prioritas. Perencanaan jangka panjang ini dapat dinyatakan sebagai strategi pelaksanaan perencanaan yang harus memenuhi tujuan esensial, yaitu: (i) mampu mengidentifikasi perubahan pokok di sekolah sebagai hasil dari konstribusi berbagai program sekolah dalam periode satu tahun, dan (ii) keberadaan dan kondisi natural dari strategi perencanaan tersebut harus meyakinkan guru dan staf lain yang berkepentingan (yang seringkali merasakan tertekan karena perubahan tersebut dirasakan harus melaksanakan total dan segera) bahwa walaupun perubahan besar diperlukan dan direncanakan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran siswa, tetapi mereka disediakan waktu yang representative untuk melaksanakannya, sementara urutan dan logika pengembangan telah disesuaikan. Aspek penting dari strategi perencanaan ini adalah program dapat dikaji ulang untuk setiap periode tertentu dan perubahan mungkin saja dilakukan untuk penyesuaian program di dalam kerangka acuan perencanaan dan waktunya.

Melakukan monitoring dan evaluasi untuk meyakinkan apakah program yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan, apakah tujuan telah tercapai, dan sejauhmana pencapaiannya. Maka kegiatan monitoring dan evaluasi harus memenuhi kebutuhan untuk mengetahui proses dan hasil belajar siswa. Secara keseluruhan tujuan dan kegiatan monitoring dan evaluasi ini adalah untuk meneliti efektifitas dan efisiensi dari program sekolah dan kebijakan yang terkait dalam rangka peningkatan mutu pendidikan. Seringkali evaluasi tidak selalu bermanfaat dalam kasus-kasus tertentu, oleh karenanya selain hasil evaluasi juga diperlukan informasi lain yang akan dipergunakan untuk pembuatan keputusan selanjutnya dalam perencanaan dan pelaksanaan program di masa mendatang. Demikian aktifitas tersebut terus menerus dilakukan sehingga merupakan suatu proses peningkatan mutu yang berkelanjutan.

BAB III

IDENTIFIKASI KASUS

3.1.Profil Sekolah

1. Nama Sekolah : SMP Negeri 29 Bandung

2. Alamat : Jl. Geger Arum No. 11A Bandung 40154

3. Telepon : 022-2012579

4. Kelurahan : Isola

5. Kecamatan : Sukasari

6. Kota : Bandung

7. N S S : 20. I. 02. 60. 01. 003

8. Provinsi : Jawa Barat

3.2.Peserta Didik

a. Jumlah siswa

kelas

Jumlah kelas

Jumlah siswa

Total

Laki-laki

perempuan

7

11 kelas

256

215

471

8

10 kelas

198

204

403

9

8 kelas

159

174

333

b. Angka drop out

Tahun Pelajaran

Kelas VII

Target Sekolah

Kelas VIII

Target Sekolah

Kelas IX

Target Sekolah

2004/2005

2005/2006

2006/2007

2007/2008

2008/2009

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

3

2

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

c. Angka mengulang siswa

Tahun Pelajaran

Kelas VII (orang)

Target Sekolah

Kelas VIII (orang)

Target Sekolah

Kelas IX (orang)

Target Sekolah

2004/2005

2005/2006

2006/2007

2007/2008

2008/2009

2009/2010

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

d. Angka kelulusan dan melanjutkan

Tahun Pelajaran

Kelulusan %

Rata-rata Nilai Ujian

Siswa yang Melanjutkan Sekolah

2004/2005

2005/2006

2006/2007

2007/2008

2008/2009

94.57

95.86

99.21

100

100

5.21

6.73

6.87

6.98

7.02

97.50%

98.20%

98.27%

98.40%

98.46%

3.3.Mutu Pendidikan di SMP Negeri 29 Bandung

a. Prestasi Akademik

Mata Pelajaran

2004/2005

2005/2006

2006/2007

2007/2008

2008/2009

PPKn

Rata-rata

7.71

7.86

6.86

8.16

8.08

Tertinggi

9.90

9.83

8.04

10.00

9.76

Terendah

4.91

7.33

6.00

7.63

6.87

Bahasa Indonesia

Rata-rata

5.79

6.89

7.97

7.19

8.26

Tertinggi

8.63

9.00

9.40

9.30

8.78

Terendah

4.78

5.41

5.20

5.71

5.63

Bahasa Inggris

Rata-rata

4.90

5.91

5.80

6.21

6.20

Tertinggi

7.76

9.00

9.60

9.30

8.27

Terendah

4.37

4.26

4.40

4.56

4.51

Matematika

Rata-rata

4.94

5.65

6.34

5.95

5.33

Tertinggi

10.00

8.33

9.67

9.63

7.53

Terendah

4.26

4.27

4.00

4.27

4.51

IPA

Rata-rata

5.92

7.00

7.19

7.30

6.95

Tertinggi

9.44

9.93

9.36

10.00

8.83

Terendah

4.51

5.71

6.07

6.01

5.69

IPS

Rata-rata

6.69

7.83

7.83

8.13

7.73

Tertinggi

9.37

9.83

9.21

9.13

9.93

Terendah

4.62

6.40

7.00

6.70

6.60

NEM/Nilai Ujian

Rata-rata

5.78

7.83

6.70

8.13

5.44

Tertinggi

10.00

9.00

9.67

9.30

9.85

Terendah

4.26

4.27

4.00

4.27

4.87

Diterima di SMA/SMK

72.87%

73.8%

76.83%

76.92%

b. Rata-rata input dan output NEM/nilai ujian

Tahun Pelajaran

Input

NEM / UPMP

Output rata

Diterima di SMAN / SMKN

KET

2003 / 2004

2004 / 2005

2005 / 2006

2006 / 2007

2007 / 2008

2008 / 2009

2009 / 2010

32.25

32.75

34.67

26.65

26.87

29.43

32.47

32.44

33.87

34.55

34.63

34.67

34.52

66.00%

72.87%

73.80%

76.83%

76.92%

77.02%

NEM

UPMP

UPMP

UPMP

UASBN

UASBN

UASBN

c. Prestasi non akademik

Pramuka

Sepak Bola

Paspara

Karawitan

Pencak Silat

: LT. II. Juara Umum Tingkat Kota Bandung

: LT. III. Juara 1 Tk. Kec. Sukasari

: Gudep tergiat Tk. Kota Bandung

: Perwakilan Jamnas Kota Bandung

: Juara II Turnamen Sepak Bola Popkod Kota Bandung

: Juara III Turnamen Sepak Bola Tabloid Bola

: Pengibar Bendera Upacara Hardiknas Kec. Sukasari

: Perwakilan Kesenian Hardiknas Kota Bandung

: Peraih Medali Kedua terbanyak pada Popkod

: Kontingen penerima tamu dibalai kota pada KAA

: Juara pupuh Tingkat Prop. Jawa Barat

SEPAKBOLA

Hari latihan Selasa, tahun berdiri 1988. Jumlah peserta 50 orang. Prestasi yang pernah diraih juara I turnamen sepakbola antar SLTP Se-Kota Bandung (1988) Pembimbing Pak Rusiman.

PMR

Hari latihan Sabtu tahun berdiri 1988 jumlah peserta 30 orang prestasi yang pernah diraih kerapihan PBB (1996) pembimbing Pak Deni.

PASPARA

Hari latihan Sabtu tahun berdiri 1988 jumlah peserta 20 orang prestasi PBB terbaik (1988) pembimbing Pak Sarwono.

BASKET

Hari latihan Sabtu tahun berdiri 1988 jumlah peserta 50 orang pembimbing Pak Maryana

PENCAK SILAT

Hari latihan Sabtu tahun berdiri 1988 jumlah peserta 30 orang prestasi yang pernah diraih juara I pencak silat putrid (2004) pembimbing Pak Mulyadi

KEPRAMUKAAN

Hari latihan Kamis dan Sabtu tahun berdiri 1988 jumlah peserta 72 orang prestasi yang pernah diraih regu berprestasi gerakan pramuka (2006) pembimbing Pak Fery.

BADMINTON

Hari latihan Selasa tahun berdiri 1988 jumlah peserta 20 orang. Juara III Badminton (2003) pembimbing Pak Rahmat

ROHIS

Hari berkumpul Jum’at berdiri sejak tahun 1988 jumlah peserta 20 orang. Prestasi yang pernah diraih juara III Hifdil Qur’an (2001) pembimbing Pak Ma’sum

KESDA

Hari berkumpul Jum’at berdiri sejak 1988 jumlah peserta 20 orang. Prestasi yang pernah diraih juara II karawitan antar SLTP

PADUAN SUARA

Hari latihan Kamis tahun berdiri 1988 jumlah peserta 30 orang. Prestasi yang pernah diraih juara II lomba paduan suara Pend. Seni UPI pembimbing Pak Iskandar

BAB IV

KESIMPULAN

Suatu pendidikan dapat dikatakan bermutu apabila adanya suatu output yang menghasilkan lulusan sesuai dengan tujuan pendidikan yang direncanakan sebelumnya. Selain itu juga mutu suatu lembaga pendidikan ditentukan oleh tenaga pengajar, kurikulum, fasilitas yang dimiliki, peserta didik, serta komponen-komponen yang dapat menunjang kelangsungan proses pendidikan di lingkungan pendidikan tersebut.

Peningkatan mutu pendidikan di Indonesia harus dilakukan dengan menggunakan pendekatan MPMBS, karena selama ini strategi pembangunan pendidikan selama ini bersifat input oriented. Strategi yang demikian lebih bersandar kepada asumsi bahwa bilamana semua input pendidikan telah dipenuhi, seperti penyediaan buku-buku dana alat belajar lainnya, penyediaan sarana pendidikan, pelatihan guru dan tenaga kependidikan lainnya, maka secara otomatis lembaga pendidikan akan dapat menghasilkan output yang bermutu sebagaimana yang diharapkan.

Share this article :
 

+ komentar + 1 komentar

25 Agustus 2014 19.32

tolong sertakan referensinya dengan lengkap

Poskan Komentar

 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. CACING CAWU - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger